Rofik Hananto Soroti Kasus Toko Mama Banjar: Pendekatan Represif Matikan UMKM
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. Foto: Dok/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyoroti kasus Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang menyita perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Menurut Rofik, kejadian tersebut bukan sekadar persoalan hukum, melainkan cerminan pola pendekatan negara terhadap UMKM yang dinilai minim pembinaan dan cenderung represif.
“Pemerintah sering mengajak masyarakat untuk mencintai produk lokal dan mendukung UMKM. Namun, pendekatan represif justru kontradiktif karena memperlakukan UMKM seperti korporasi besar yang memang tunduk pada standar ketat sejak awal,” ujar Rofik dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (7/5/2025).
Ia menegaskan bahwa pelaku UMKM seperti Toko Mama Khas Banjar seharusnya mendapatkan pembinaan terlebih dahulu, bukan langsung dikenai sanksi akibat kekurangan administratif.
“Mereka ini pelaku ekonomi rakyat yang menopang ketahanan ekonomi nasional. Jangan sampai semangat mereka dipatahkan. Harusnya pendekatannya edukatif dan persuasif—diberi peringatan tertulis, pelatihan, dan tenggat waktu untuk melakukan perbaikan,” tegas politisi dari Fraksi PKS itu.
Lebih lanjut, Rofik menyatakan bahwa kasus ini merupakan refleksi dari lemahnya ekosistem pembinaan UMKM di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pendekatan hukum yang bersifat memberdayakan, bukan menghukum.
“Kasus Toko Mama Khas Banjar harus menjadi wake-up call bagi negara agar pendekatannya terhadap UMKM lebih manusiawi, progresif, dan mendidik. Jika tidak, kita akan menyaksikan penurunan jumlah UMKM aktif, hilangnya inovasi produk lokal, serta meningkatnya kesenjangan antara usaha besar dan kecil,” imbuhnya.
Untuk itu, Rofik mengajak seluruh elemen pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk bersinergi dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia.
“UMKM harus dilindungi bukan hanya secara simbolik, tetapi juga secara nyata melalui kebijakan dan pendekatan yang adil dan berpihak,” pungkasnya. (rnm/aha)
